Mafia Tanah Merajalela, Lahan Petani Desa Sea di Serobot

MINAHASA Identitasnews.id – Puluhan petani penggarap Desa Sea Kecamatan Pineleng, Selasa 14 Januari 2020, mendatangi kantor Hukum Tua (Kumtua) Desa Sea. Kedatangan mereka guna mempertanyakan adanya aksi penyerobotan tanah milik petani penggarap yang sudah mereka diami selama 40 tahun lebih.

Sebab, penyerobot tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah ini sudah meresahkan petani. Untuk itu para petani penggarap ini meminta agar pemerintah desa bisa mengambil tindakan nyata terhadap oknum penyerobot tanah yang sudah mengambil dan merusak hasil pertanian dan perkebunan mereka.

Padahal diketahui, tanah yang akan diambil alih oleh Frans Bangkang warga Malalayang Kota Manado ini, merupakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gunung Batu Sea sebesar 12 hektar yang ditarik menjadi tanah negara dan diserahkan ke petani penggarap yang telah mendiami lahan tersebut. Bahkan keberadaan perusahaan tersebut pun sudah tidak jelas berada dimana sekarang ini. Penyerahan lahan ke petani ini sesuai dengan Surat Direktorat Agraria No 591.5/AGR/1369 tertanggal 7 Oktober 1986.

Pokok dalam surat tersebut yakni mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1986 Nomor SK.341/DJA/1986 dimana menjelaskan jika tanah negara sebagai objek redistribusi dalam rangka pelaksanaan landfrom di Kabupaten Minahasa memberikan hak milik kepada para petani penggarap.

“Mereka tidak memiliki surat yang jelas soal kepemilikan lahan. Kami sebagai petani penggarap sangat tidak senang dengan tindakan oknum penyerobot ini. Mereka dengan leluasa akan ambil alih tanpa membaca dan memahani surat Direktorat Agraria dan SK Kemendagri,” ujar salah satu petani penggarap, Charles Salu kepada wartawan.

Hal senada juga dilontarkan oleh petani penggarap lainnya, Anna Ratag Najoan yang mengaku sudah rugi banyak sebab semua pohon pisang yang ada di lahannya sudah dipotong oleh orang yang tidak dikenal. Diduga orang tersebut merupakan orang suruhan dari Frans Bangkang.

“Padahal hasil pisang itu untuk dijual sebagai biaya sekolah anak saya. Tapi semuanya sudah dipotong mereka,” ungkapnya.
Petani penggarap lainnya, Alex Mea pun ikut mempertanyakan keterlibatan Wakil Ketua BPD Sea yang ikut terlibat dalam pemotongan kayu di milik lahan petani. Bahkan dirinya menuding jika pemerintah sudah terlibat dengan pelaku penyerobot tanah.

“Harusnya BPD berpihak ke masyarakat. Kalau dari aparat pemerintah desa sudah tahu keterlibatan ini, kenapa tidak ada tindakan. Bisa saja sudah ada dugaan ikut terlibat,” katanya seraya menambahkan jika dirinya sudah mendiami lahan tersebut sejak tahun 1967.

Sementara itu, Kumtua Sea, James Sangian saat dikonfirmasikan membenarkan adanya aksi penyerobotan tanah tersebut. Untuk itu dirinya menyatakan jika sikap yang diambil oleh oknum penyerobot itu telah melanggar hukum. “Ini sudah gunakan hukum rimba. Jika memang tanah itu milik mereka (penyerobot,red), silakan laporkan secara perdata di pengadilan,” katanya.

Dirinya pun mengakui jika pihak penyerobot tanah tidak pernah melakukan pembicaraan soal pengalihan status tanah itu dengan pemerintah desa. Bahkan dikatakannya jika yang berhak atas tanah itu adalah petani penggarap karena oknum yang bersangkutan tidak memiliki bukti sah akan status tanah tersebut.

“Mereka (penyerobot,red) tidak punya hak untuk memotong dan mengambil alih tanah tersebut karena tidak ada bukti jelas,” katanya.

Dihadapan petani penggarap, Kumtua pun mengajak agar esok Rabu 15 Januari 2020, siap memfasilitasi pertemuan antara petani dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa. Tujuannya untuk mempertanyakan keabsahan lahan tersebut mengingat sebagian besar petani sudah memiliki sertifikat tanah yang sah dari BPN.(Mesakh)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *