TONDANO, identitasnews.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Minahasa, dengan 19 Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa yang di gelar di ruang komisi 2 DPRD Minahasa, dimanfaatkan dengan baik oleh Personil DPRD Minahasa Fraksi Partai Gerindra Frelly Lolowang untuk menyampaikan banyak hal terkait program dan kebijakan pemerintah.
Dihadapan peserta RDP yang terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Badan, Lolowang kemudian menyampaikan dan menekankan pada sejumlah hal diantaranya soal Pendidikan.
Lolowang meminta pembangunan fisik sekolah, rehab wc dan lainnya dilakukan secara serius dan sesuai dengan aturan. Pembangunan fisik sekolah dan lainnya harus menjadi perhatian penuh pemerintah, mengingat hal ini sangat penting dalam menunjang proses belajar dan kenyamanan belajar.
“Pertama saya ingin tekankan pada program pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk rehab wc dan lainnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan mengingat hal ini dipandang sangat penting dalam rangkah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan,” harap Lolowang.
Tak berhenti disitu, selanjutnya Lolowang juga memohon pemaparan secara singkat terkait dengan Perencanaan Anggaran Dinas Sosial dalam hubungannya dengan Program Kerja dan Alokasi Anggaran.
Menurut Lolowang , apakah program dan alokasi anggaran telah mampu menyentuh pads program Pemberdayaan Sosial di dalamnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin.
Dia juga kemudian menyentil soal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Timbul pertanyaan apakah program ini telah menyentuh pada Penanganan Korban Bencana dan Pemulihannya.
“Soal jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, apakah telah dilakukan sesuai kebutuhan dan permintaan. Dana yang disiapkan untuk program ini harus dikelola dengan baik dan transparan dan jangan sampai disalahgunakan,” terang Lolowang.
Wakil Rakyat ini mengatakan persolan pendidikan dan sosial adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Persoalan pendidikan dan sosial selalu menjadi persoalan pelik yang selalu datang, sehingga membutuhkan perhatian ektra pemerintah untuk menanganinya.
Pemerintah harus benar-benar membenahi dua hal ini dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan baik dan benar. Serta membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait agar baik persoalan pendidikan maupun jaminan sosial masyarakat tercover dengan baik dan tidak ada yang terlewati.
“Saya yakin pemerintah mampu mengatasi persoalan pendidikan dengan ragam permasalahan terutama fisik. Disisi lain permasalahan sosial yang selalu datang kapan saja, harus menjadi upaya yang serius dari pemerintah. Tapi saya pun optimis bahwa hal ini bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah,” papar Lolowang. (rom)
