TONDANO, identitasnews.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 yang diusulkan lewat KUA dan PPAS, segera memasuki pembahasan antara Pemerintah dan DPRD.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Minahasa yang juga Anggota Badan Anggaran Stvri J F Tenda, Selasa (10/11/2026).
Tenda, berharap Pemerintah dan DPRD mengutamakan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027.
Rancangan APBD 2027 yang diusulkan oleh Pemerintah memuat program kerja dan anggaran yang harus dibahas guna mendapatkan pemahaman yang sama terkait program dan anggaran.
Namun Tenda mengatakan dirinya akan lebih konsen pada pembahasan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam APBD 2026,” tutur Tenda.
Makanya Dia berharap dokumen pembahasan secepatnya disampaikan ke DPRD, supaya pembahasan tidak tergesa-gesa dan terkesan tak maksimal.
Hal ini berkaca dari keterlambatan penyampaian dokumen APBD Perubahan 2026 ke Pemprov, sehingga berdampak pada pembahasan. Oleh karena itu Pengajuan Dokumen Pembahasan KUA PPAS 2027, secepatnya dimasukkan dan dibahas bersama, mengingat waktu pembahasan terbilang singkat menuju batas waktu penetapan akhir November.
“Hasil evaluasi Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa terlambat memasukan APBD Perubahan 2026 ke Pemprov. Kitapun tak ingin ini terulang pada penyampaian dokumen APBD 2027 ke DPRD. Dan itu berpengaruh pada banyak hal,”terangnya.
Baik program dan anggaran, diakui Tenda menjadi dua hal yang utama dalam pembahasan nanti. Walau harus diakui semuanya akan berpulang pada ketersediaan anggaran.
Disisi lain, Tenda pun berharap baik Pemerintah dan DPRD benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, dalam pembahasan, penentuan program dan anggaran serta persetujuan Pemerintah dan DPRD. Didalamnya yang paling utama adalah pembangunan, pemeliharaan jalan sebagai akses utama masyarakat.
“APBD 2027 merupakan perwujudan dari program pemerintah dan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Karena apa yang menjadi kehendak dan harapan masyarakat benar-benar diperhatikan dan diperjuangkan. Dan menjadi keputusan akhir yang tertuang dalam APBD 2027,” pungkasnya. (rom)
