TOMPASO, identitasnews.id – Upaya menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terus dilakukan oleh pemerintah Desa Pinabetengan Selatan Kecamatan Tompaso Barat.
Menurut Hukum Tua Wanly Lempoy, mengatakan korupsi merupakan kejatahan yang sangat luar biasa. Dampak dari korupsi adalah menyusahkan dan menyengsarahkan hidup masyarakat. Karena itu korupsi harus di lawan, dan dicegah sedini mungkin agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
” Ayo lawan korupsi. Tolak segala bentuk upaya dan tindakan dari siapapun dan dari manapun. Dengan tegas saya sampaikan pemerintahan yang saya pimpin adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” tegas Lempoy, Jumat (28/8/2026).
Lanjut Sekretaris DPD APDESI Sulut ini, menjelaskan KKN adalah musuh besar bagi negeri ini. Segala upaya dan program untuk memberantas KKN telah dan terus dilakukan. Korupsi bukan hanya tindakan tak terpuji, tapi korupsi adalah tindakan melawan. hukum yang harus dicegah oleh siapapun. Indeks korupsi Indonesia masih berada diangkah yang sangat mengkhawatirkan. Korupsi menjelma menjadi sebuah ancaman yang membahayakan masa depan negara.
“Selali lagi tidak ada tempat bagi kami korupsi, kolusi dan nepotisme, suap atau gratifikasi tumbuh di desa kami. Kami menolak dengan keras dan tegas praktek kotor dan tak terpuji ini,” pungkas Lempoy.
Pemdes Pinabetengan Utara tetap berkomitmen pada pemberantasan KKN. Karena itu Lempoy berharap dukungan dari seluruh masyarakat terkait dengan upaya-upaya pemberantasan KKN.
“Dukungan dari masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun komitmen bersama menciptakan Pinabetengan Selatan bebas dari KKN,” paparnya. (rom)
