TONDANO, identitasnews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, guna memastikan penyediaan hunian layak dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., yang diwakili wakil bupati, Vanda Sarundajang, SS., MAP., saat membuka kegiatan Diseminasi dan Implementasi dalam Mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah di Kabupaten Minahasa Tahun 2026, yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, para pengembang perumahan dari REI, APERSI dan Perum Perumnas, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta Hukum Tua dan lurah se-Kabupaten Minahasa.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mengambil bagian dalam menyukseskan program nasional tersebut, khususnya melalui perluasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau.
Dukungan pemerintah daerah, menurut Bupati, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup pendataan masyarakat yang membutuhkan, kemudahan pelayanan dan perizinan, fasilitasi bantuan perumahan, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan, dunia usaha, pengembang, maupun seluruh pemangku kepentingan.
Secara khusus, Bupati mengajak para camat, lurah dan Hukum Tua untuk mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi serta memastikan keakuratan data masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.
Langkah ini dinilai penting agar setiap program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian yang layak.
“Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah daerah sampai ke tingkat desa dan kelurahan harus bersinergi, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dan memperoleh manfaat dari program ini,” demikian penegasan Bupati dalam sambutannya.
Bupati juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Program 3 Juta Rumah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketersediaan lahan, keterbatasan pendanaan, validitas data penerima manfaat, hingga penyediaan infrastruktur dasar.
Meski demikian, ia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi, koordinasi, dan semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan nilai luhur budaya Minahasa, yakni Mapalus, sebagai landasan membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama. Sebab, persoalan rumah tidak layak huni bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut ditegaskan, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya diukur dari jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga dari kualitas lingkungan permukiman yang tercipta.
Sejalan dengan visi Minahasa sebagai Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera, pembangunan kawasan perumahan harus memperhatikan penataan lingkungan yang aman, sehat, resik, indah, serta ramah lingkungan.
Melalui kegiatan diseminasi dan implementasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap terbangun pemahaman dan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pengembang, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. Dengan demikian, Minahasa dapat mengambil peran aktif dalam mendukung sekaligus menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah.
Pemkab Minahasa menegaskan bahwa dukungan terhadap program strategis nasional ini tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari pendataan yang akurat, koordinasi lintas sektor, fasilitasi, hingga kerja sama berkelanjutan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. (rom)
