TONDANO, identitasnews.id – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Azana Essence Villa Agape, Warembungan, Kecamatan Pineleng, Selasa (17/11/2026), dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perwakilan perbankan.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, terpadu, cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Mal Pelayanan Publik bukan sekadar tempat berkumpulnya berbagai instansi pelayanan, tetapi menjadi wadah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Bupati juga berharap seluruh instansi yang telah menjalin kerja sama dapat menjalankan komitmen tersebut dengan penuh tanggung jawab, sehingga integrasi layanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.
“Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pihak agar pelayanan publik di Kabupaten Minahasa semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” demikian pesan Bupati.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat koordinasi lintas instansi guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai jenis pelayanan dari instansi pemerintah, lembaga vertikal, BUMN, BUMD, maupun sektor perbankan diharapkan dapat semakin terkoordinasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.
Integrasi layanan di MPP juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas, efisiensi, serta memberikan kepastian dan kemudahan prosedur bagi masyarakat.
Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin terpadu, mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan komitmen kerja sama secara optimal sehingga manfaat kehadiran Mal Pelayanan Publik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (rom)



