PT PGE Area Lahendong Langgar Perjanjian, Pemdes dan Warga Pinabetengan Utara Palang Jalan Masuk Area

TOMPASO, identitasnews.id – Pemdes dan masyarakat Desa Pinabetengan Selatan Kecamatan Tompaso Barat, dibuat naik pitam oleh PT PGE Area Lahendong.

Menurut Hukum Tua Desa Pinabetengan Selatan Wanly Lempoy, hal ini dasari oleh ketidak konsistenan PT PGE Area Lahendong atas perjanjian yangh telah ditanda-tangani bersama.

Bahwa, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama Pemdes dan PT PGE Area Lahendong, dalam pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 3 Agustus 2026, bertempat di Balai Desa Pinabetengan Selatan, telah disepakati beberapa hal.

Namun dalam perjalanannya, PT PGE Area Lahendong, telah melanggar perjanjian kesepakatan bersama (Point 1), maka Point 3 akan di berlakukan oleh Pemdes dan Masyarakat. Adapun point 1 berbunyi PT PGE Area Lahendong berkewajiban memperbaiki jalan usaha tani sepanjang 1,5 Km di wilayah Pinabetengan Selatan dan Pinabetengan dengan pekerjaan Hotmix. Sementara yang sudah di aspal ±800m (Wilayah Desa Pinabetengan Selatan). Dan yang
belum di aspal ±700m (Wilayah Desa Pinabetengan. Artinya telah terjadi wanprestasi dari pihak perusahaan.

“Oleh Karena PT PGE Area Lahendong telah melanggar perjanjian, maka dengan sangat terpaksa jalan masuk ke PT PGE Area Lahendong kami tutup. Hal ini sesuai dengan point 3, yang berbunyi Ketika pekerjaan baru dilaksanakan dan pekerjaan. pemboron selesai, truk tidak boleh menggunakan akses jalan akses jalan tersebut untuk keluar,” ujar Lempoy, Senin (16/11/2026).

Lanjut Lempoy, mengapa perjanjian ini di buat, adalah untuk menjamin ekplorasi PT PGE Area Lahendong bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari masyarakat.

Diapun sangat menyesalkan hal ini, sebab awalnya pihak PT PGE Area Lahendong, berjanji akan komit dengan kesepatan yang telah disetujui. Bahkan tak terbesit dalam pikiran sedikitpun kalau ternyata perusahan plat merah tersebut melanggar perjanjian yang intinya mengecewakan pemdes dan masyarakat.

“Tapi apa mau dikata, kenyataan mereka melanggar kesepakatan. Kamipun terpaksa melakukan tindakan demi membela kepentingan desa dan masyarakat,” pungkasnya. (rom)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *