TONDANO, identitasnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (3/11/26).
Rapat paripurna terbuka untuk umum ini, dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan SE, didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi SH MH dan Wakil Ketua II Putri Pontororing SE, serta dihadiri anggota.
Diawal sambutannya, Wolayan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran dalam rapat paripurna ini. Mengingat pentingnya acara ini, maka DPRD berkesimpulan antara Pemerintah dan DPRD terdapat kesepahaman yang sama tentang KUA PPAS 2027.
” Terima kasih ata kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran dalam rapat paripurna ini,” ucap Wolayan.
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa mengatakan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Kesepakatan tersebut bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, tetapi merupakan wujud komitmen bersama dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab.
Bupati juga menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
“Saya berharap seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah agar mampu menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain menyampaikan arah kebijakan anggaran 2027, Bupati turut mengingatkan seluruh jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang akhir tahun terhadap kemungkinan kelangkaan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Menurutnya, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus diperkuat, disertai pemantauan stok dan distribusi bahan pokok di pasar serta memastikan kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi penimbunan maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Kepada perangkat daerah terkait, Bupati meminta agar mengambil langkah antisipatif dan responsif terhadap setiap gejolak harga maupun potensi kelangkaan barang. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memelihara sinergitas dan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan, menurutnya, hendaknya menjadi kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi hingga tercapainya kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi salah satu landasan penting dalam tahapan penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027, sekaligus memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah. (rom)
