JAKARTA, identitasnews.id – Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Telma Lapian SE, mendampiingi Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kamis (15/5/2025).
Menurut Lapian kunjungan ini bertujuan untuk membahas dukungan strategis dalam rangka peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa.
” Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan diterima langsung oleh jajaran pejabat Kementerian Pariwisata. Diskusi difokuskan pada upaya percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata, serta kolaborasi program promosi wisata Minahasa di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Lapian.
Dalam kesempatan itu Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan daerah.
“Kami berharap melalui sinergi yang baik dengan Kementerian Pariwisata, berbagai potensi wisata Minahasa dapat dikelola secara maksimal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menambahkan bahwa Minahasa memiliki kekayaan wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya yang luar biasa juga sejarah yang luar biasa. “Kita optimis, dengan dukungan pemerintah pusat, sektor pariwisata Minahasa akan tumbuh pesat dan berkelanjutan,” kata Wabup.
Lapian mengatakan potensi Pariwisata Minahasa sungguh sangat menjanjikan, dan apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati saat ini sangat penting demi pengembangan pariwisata.
” Terima kasih bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata RI dalam upaya memperkenalkan potensi pariwisata dengan harapan mendapat perhatian serta dukungan dari kementrian ,” tutur Lapian.
Turut mendampingi Kepala Bagian Ekonomi Setda Minahasa. Kehadiran jajaran teknis ini memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menyelaraskan rencana pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan pemerintah pusat. (rom)
