TONDANO, identitasnews.id – Menghadapi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi mengancam ketersediaan air bersih, keselamatan lingkungan, produktivitas pertanian, hingga stabilitas sosial, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey S.Si, MAP, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa, Selasa (27/10/2026).
Bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait dalam mengantisipasi berbagai dampak kekeringan dan cuaca panas yang melanda wilayah Minahasa.
Pembahasan difokuskan pada sejumlah persoalan strategis, mulai dari ancaman krisis air bersih, potensi kebakaran hutan dan lahan, risiko gagal panen, hingga langkah pencegahan konflik sosial yang dapat muncul akibat terbatasnya sumber daya dan terganggunya aktivitas masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menekankan bahwa kondisi cuaca yang terjadi membutuhkan perhatian serius serta penanganan terpadu. Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan pada lingkungan, tetapi juga menyentuh berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kesehatan masyarakat. Tanaman mengalami kegagalan panen, sumber air di beberapa desa menyusut, dan risiko kebakaran lahan semakin meningkat,” ujar Bupati Robby saat membuka rapat.
Ia menegaskan, diperlukan koordinasi yang kuat antarlembaga agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan ditangani secara tepat sasaran. Kesiapsiagaan menjadi penting agar dampak cuaca ekstrem tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang paling rentan terdampak.
Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah menurunnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah akibat kekeringan berkepanjangan dan cuaca panas.
Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI), TNI, dan Polri telah melakukan langkah antisipatif melalui pendataan warga terdampak, distribusi air bersih, serta imbauan penghematan penggunaan air.
Upaya ini terutama diarahkan kepada masyarakat yang sumber airnya mulai mengering, termasuk warga yang mengandalkan sumur sebagai kebutuhan sehari-hari, serta wilayah yang mengalami penurunan debit distribusi PDAM.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Pemantauan kondisi sumber air dan identifikasi wilayah rawan kekeringan juga menjadi bagian penting untuk menentukan langkah lanjutan apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan.
Bupati Robby Dondokambey menempatkan sinergi seluruh unsur terkait sebagai kunci dalam menghadapi situasi tersebut, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama di tengah tantangan lingkungan yang terjadi.
Selain krisis air bersih, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut menjadi perhatian serius. Kondisi vegetasi yang mengering akibat cuaca panas meningkatkan risiko munculnya titik api yang dapat meluas apabila tidak segera ditangani.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, aparat gabungan meningkatkan patroli di wilayah rawan, memperkuat pengawasan, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PMI, dan kepolisian juga disiagakan untuk mendukung upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran.
Dalam pembahasan itu, Koordinator BIN Wilayah Kabupaten Minahasa turut menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terlebih dalam kondisi cuaca kering yang membuat risiko kebakaran semakin tinggi.
Pemerintah daerah juga mengharapkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian menjadi agenda penting lainnya yang dibahas dalam rapat Forkopimda. Minimnya curah hujan berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas lahan, bahkan menyebabkan gagal panen bagi petani di wilayah terdampak.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Dinas Pertanian bersama Perum Bulog dan Dinas Sosial disiagakan guna melakukan pendataan terhadap petani terdampak serta menyiapkan langkah dukungan melalui cadangan dan bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pendataan menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan penanganan sekaligus memastikan dampak terhadap produksi pertanian dapat dipetakan secara lebih terarah.
Pada saat yang sama, upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, Maya Marina Kainde, memaparkan langkah konkret melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan.
Sinergi antara perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, baik melalui penanganan terhadap petani terdampak maupun langkah menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Di tengah ancaman kekeringan dan potensi terganggunya hasil pertanian, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan munculnya persoalan sosial di masyarakat.
Keterbatasan akses terhadap air bersih maupun kerugian akibat gagal panen berpotensi menimbulkan perselisihan apabila tidak diantisipasi dengan komunikasi dan penanganan yang baik.
Karena itu, Bakesbangpol bersama TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diinstruksikan untuk memperkuat pemantauan situasi serta mengedepankan pendekatan mediasi dan pembinaan warga.
Pendekatan persuasif dinilai penting untuk menjaga hubungan harmonis antarmasyarakat, memperkuat semangat kebersamaan, serta mencegah persoalan yang muncul berkembang menjadi konflik sosial.
Dalam konteks ini, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting sebagai penghubung komunikasi sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan memperkuat solidaritas warga.
Koordinasi yang berkesinambungan diharapkan dapat memastikan berbagai persoalan ditangani secara bijaksana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan stabilitas daerah.
Rapat strategis ini dihadiri Wakapolres Minahasa Kompol Deky Ridwan Pangandaheng, S.Sos MH, Wakapolres Tomohon Kompol Stenly Mawidingan, S.Sos, Danramil 1302-01/Tondano Kapten Inf Djefri Ando; Kajari Minahasa Rama Eka Darma, SH MH, Ketua DPRD Minahasa Frangky Wolayan SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr Lynda Deisye Watania MM M.Si, Koordinator BIN Wilayah Kabupaten Minahasa; Kasat Binmas Polresta Manado AKP Sonny Nexon Soputan; Ketua FKDM Kabupaten Minahasa AKBP (Purn.) David Lembang; serta Ketua FKUB Minahasa Pdt. Dr. Evert A. Tangel, M.Pd.
Turut hadir para asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta pimpinan dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Kehadiran unsur pimpinan daerah dan berbagai instansi tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam merespons persoalan yang tidak dapat ditangani secara terpisah. Dibutuhkan kesamaan langkah, pembagian peran yang jelas, serta kesiapan seluruh pihak agar upaya antisipasi dan penanganan dapat berjalan efektif.
Menjelang akhir kegiatan, Asisten III Pemerintah Kabupaten Minahasa, Ir. Yani Moniung, menyampaikan laporan rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-598 Kabupaten Minahasa Tahun 2026.
Rapat Forkopimda ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika yang berkembang. Di tengah tantangan cuaca ekstrem, perlindungan terhadap masyarakat, keberlanjutan sektor pertanian, ketersediaan pangan, dan terjaganya keamanan daerah menjadi perhatian yang perlu ditangani secara bersama-sama.
Melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Minahasa, unsur TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai risiko dapat diantisipasi lebih dini, sementara langkah penanganan dapat dilaksanakan secara terarah demi menjaga keselamatan, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat Minahasa. (rom)
