SANGIHE.Identitasnews.id – Dalam upaya mendorong pemerataan akses telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil dan Kepulauan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kunjungan kerja ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado, Selasa (22/09/2026).
Kunjungan kerja tersebut sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan dukungan Pemerintah Pusat dalam mempercepat penanganan persoalan konektivitas yang masih dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di daerah terpencil dan Kepulauan.
Berdasarkan hasil inventarisasi Pemkab Kepulauan Sangihe, tercatat 55 wilayah masih mengalami persoalan jaringan telekomunikasi dan masih membutuhkan perhatian serius. Dari 55 wilayah tersebut terdapat 38 wilayah dengan kondisi low signal dan 17 wilayah masih dengan kategori blankspot.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, SH mengatakan bahwa secara geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemerintah Daerah, namun dibutuhkan sinergi dengan Pemerintah Pusat, regulator serta para penyelenggara jaringan telekomunikasi.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data mengenai wilayah low signal dan blankspot menjadi dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap”, kata Lumiu.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Sangihe berharap dukungan dapat diberikan sesuai kewenangan, terutama dalam hal koordinasi, pemetaan kondisi spektrum dan jaringan serta mendorong keterlibatan penyelenggara telekomunikasi untuk menangani wilayah yang belum memperoleh layanan secara optimal, ungkap Lumiu.
Ia juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balmon, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para operator telekomunikasi.
Koordinasi lintas sektor tersebut kiranya dapat mempercepat pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan Kepulauan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses jaringan, kunci Lumiu.(jl)
