TONDANO, identitasnews.id – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menghadiri Sarasehan Nasional dengan tema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang berlangsung di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka dan menghadirkan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, sebagai pembicara utama. Turut memberikan materi dan pandangan kunci dalam sarasehan ini yaitu Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, MH, Deputi Komisioner Pengawas OJK, Eddy Manindo Harahap, Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, SH, M.Si, Ketua Panitia Sarasehan Nasional, Aditya Anugrah Moha, S.Ked, MM
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus memperkuat wawasan dan pemahaman terkait inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui instrumen keuangan modern, termasuk obligasi daerah.
Menurutnya, pembahasan mengenai obligasi daerah sangat relevan sebagai alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada sumber pembiayaan tradisional.
“Sarasehan ini membuka ruang diskusi yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami potensi penerbitan obligasi sebagai sarana pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Wakil Bupati.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulut, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, para Ketua DPRD, serta Ketua KPU Kabupaten Minahasa, yang menunjukkan besarnya perhatian terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah melalui instrumen investasi publik.
Sarasehan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan diskusi panel, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih efektif. (rom)
