BOLMUT, Identitasnews.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memberikan penjelasan terkait sorotan publik mengenai keberangkatan empat calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang disebut berlangsung tanpa seremoni pelepasan resmi.
Menurut Kepala Kesbangpol Bolmut, Abdul Hais Hassan, keberangkatan ke empat peserta telah difasilitasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tidak dilaksanakannya acara pelepasan bukan berarti pemerintah daerah tidak memberikan perhatian kepada para peserta.
“Kami tetap memberikan dukungan kepada peserta Paskibraka yang mewakili Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Seluruh proses pemberangkatan telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Abdul Hais Hassan kepada awak media ini, Selasa (04/08/26).
Ia menjelaskan bahwa pelepasan telah dilakukan secara kolektif terhadap 4 siswa Paskibraka tingkat Provinsi. “Pelepasan kepada mereka berempat telah kita laksanakan pada 18 Mei 2026 diruangan Bupati,” jelas Hais.
Kendati begitu, Kesbangpol juga kata Hais, menyampaikan apresiasi kepada ke empat putra terbaik Bolmut yang dipercaya mewakili daerah pada seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Pemerintah berharap keduanya mampu menjaga kesehatan, disiplin, serta mengharumkan nama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pelaksanaan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Senada disampaikan kepala seksi penanganan konflik, Kesbangpol Bolmut, Saiful Djenaan. Menurutnya. pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap 4 siswa asal Bolmut yang ikut seleksi Paskibraka di Tingkat Provinsi. “Saya saat ini lagi mendampingi mereka berempat di Manado,” terang Saiful
Dia menjelaskan bahwa apa yang sedang berkembang di publik tidak berdasar dan mis komunikasi. “Jadi sekali lagi, tidak ada yang dibiarkan oleh Pemda Bolmut. Saat ini saya sedang mendampingi mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, keberangkatan ke-empat calon Paskibraka menjadi perhatian masyarakat setelah muncul unggahan di media sosial yang mempertanyakan tidak adanya seremoni pelepasan resmi dari pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kesbangpol menegaskan bahwa dukungan pemerintah kepada peserta tetap diberikan meskipun tidak dalam bentuk acara seremonial.
(Fadlan)
