TONDANO, identitasnews.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Repoblik Indonesia, menyiapkan tiga opsi untuk merelokasi warga yang terdampak bencana banjir akibat luapan air Danau Tondano.
Hal ini disampaikan langsung Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto SSos MM, disela-sela dirinya mengunjungi lokasi banjir di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Kamis (12/06/2025).
“Kami sudah meninjau lapangan, dan kami sudah melakukan rakor untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan mengatasi banjir ini, dan sudah melakukan dialog juga dengan masyarakat untuk mengetahui langsung apa yang diinginkan masyarakat,” kata Suharyanto.
Menurutnya, curah hujan saat ini memang cukup parah karena berada dalam siklus lima tahunan, yang dampaknya salah satunya yakni bisa menyebabkan banjir, dan sudah terjadi saat ini, dimana banyak masyarakat yang terdampak dan mengungsi.
Sehingga, lanjut dia, BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta stakeholder terkait, perlu mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kita sepakat, setelah airnya surut dan tanggap darurat ini selesai, kita tidak ingin bencana ini terulang setiap tahun. Maka, sudah dilakukan pertemuan, baik dengan Balai Wilayah Sungai, PT PLN, dan dari BNPB, serta pihak-pihak terkait lainnya, apa yang harus dilakukan,” tukasnya.
“Dari hasil pembahasan, hal-hal yang sudah dan akan dilakukan yakni, sekarang ini sudah ada program revitalisasi yang sementara berlangsung, kemudian PT PLN melalui PLTA juga akan membangun Pintu Air lagi dan tanggul, dan Pemkab Minahasa sudah mengeluarkan Perda tentang sampah. Jadi, untuk tiga sumber masalah seperti pendangkalan danau, sedimentasi sungai, dan sampah, ini semua sudah ada upaya kedepan, dan hasilnya kita akan lihat,” tukasnya.
Untuk masyarakat yang terdampak banjir ini sendiri, menurut dia, ada tiga opsi yang disediakan untuk dieksekusi dalam waktu dekat. Sebab, kata dia, masyarakat pasti tidak ingin menjadi korban terus menerus.
“Pertama, mereka yang menjadi korban banjir, pindah dari sini. Pindah secara mandiri dimanapun mereka akan pindah, dengan menyiapkan titiknya dan tanahnya, nanti Pemerintah Pusat lewat BNPB yang akan membangun rumah huniannya,” terang Suharyanto.
Lalu opsi kedua, kata dia, yakni relokasi terpusat. Dimana, korban banjir ini pindah ke desa dan kelurahan sekitar, secara terbagi, dan akan dibangun rumahnya.
“Yang ketiga, yang tidak mau direlokasi karena alasan tanah kelahiran, kita sepakat rumahnya ditinggikan, yang rusak berat akan kita bangun dengan anggaran sebesar Rp 60 juta, artinya kalau tidak cukup, mungkin ada tambahan lain dari pemkab Minahasa, Pemprov Sulut maupun BUMD dan swasta serta tabungan keluarga, yang dapat digabung untuk membangun,” terang dia.
“Ini akan dilakukan secepatnya, Pemkab Minahasa diminta segera mendata, meskipun kita tidak bangun secara serentak tapi bertahap. Kalau sudah ada dana untuk 100 unit, kita segera lakukan dan seterusnya sampai tuntas semua. Kemudian, yang kerusakannya ringan akan tetap mendapat bantuan renovasi,” pungkasnya. (rom)
