Sulut, identitasnews.id – Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mendorong percepatan terintegrasinya tata ruang laut dan tata ruang darat provinsi ini.
Hal ini diungkapkan Assisten III Setda Sulut, Fransiskus Manumpil usai membuka deklarasi daerah dokumen final materi Teknis Perairan Pesisir/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulut, bertempat di Hotel Grand Whiz Manado, Selasa (27/06/2023).
Menurut Manumpil, deklarasi ini merupakan tahapan dari proses beberapa kali konsultasi publik terkait dengan integrasi rencana tata ruang laut dan pesisir.
Saat rencana tata ruang RZWP3K dan tata ruang darat sudah terintegrasi, kedepan ini akan menunjang, dalam perencanaan termasuk investasi.
Kegiatan investasi di Sulut, memerlukan aturan-aturan. Salah satunya aturan tersebut adalah seperti tata ruang atau dasar pembangunan di daerah adalah tata ruang.
Tahapan ini merupakan tahapan deklarasi bahwa semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), semua instansi sektoral dan semua stakeholders pembangunan setuju dan mensahkan bahwa aspirasi mereka terakomodir dalam suatu dokumen perencanaan tata ruang.
Penanda tanganan deklarasi RZWP3K di akhiri dengan paraf oleh 20 Kepala SKPD dan di akhiri dengan paraf Asisten III.
Lanjut Manumpil, setelah deklarasi ini, tahapan berikut adalah konsultasi teknis yang akan dilaksanakan di Kementerian Perikanan dan Kelautan.
“Tentu ini akan dibahas bersama dengan kementerian terkait yang akan membantu untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang lebih diatas termasuk dengan aturan strategi nasional,” tandasnya.
Ditambahkan Manumpil, Sulut beruntung dan apresiasi untuk Kementerian Perikanan dan Kelautan yang telah memfasilitasi sehingga deklarasi ini bisa terlaksana dengan baik.
“Bila sudah terintegrasi tata ruang laut dan darat maka Sulut merupakan provinsi ke tujuh,” tuturnya.
Dijelaskan Manumpil, semua provinsi harus memiliki tata ruang laut dan darat yang terintegrasi.
“Jadi penting sekali kesempatan ini, kita masuk dalam tahapan telah terintegrasi tata ruang laut dan pesisir yang disepakati bersama semua stakeholder pembangunan di Sulut. Sampai proses ini sudah berlangsung selama 2 tahun,” tuturnya.(mvr)
