SANGIHE.Identitasnews.id – Dalam upaya mengevaluasi kinerja pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahuna menggelar Focus Group Discussion atau Forum Komunikasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Publik bertempat di Aula KPPN Tahuna, Kamis (15/08/2024).
Kepala KPPN Tahuna Ranu Fatah Wijoyo, SE., MM dalam acara Forum Konsultasi Publik tersebut didampingi oleh Mahfud Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) serta Suranto Kepala Seksi Bank.
Ranu Fatah Wijoyo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hampir semua aktivitas pembangunan dan penyediaan sarana prasarana yang sudah berlangsung tidak ada yang tidak didanai oleh APBN.
Pada tahun 2024 ini, dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Sitaro sejumlah 2,2 triliun dan sudah direalisasikan 56,6% atau 1,2 triliun. Belum lagi belanja APBN yang disalurkan kepada Pemda seperti DAU, DAK Fisik, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa juga melalui peran KPPN. Disinilah peran KPPN melayani perbendaharaan negara dengan salah satu tugasnya menyalurkan dana APBN, jelas Wijoyo.
Ia juga menambahkan bahwa dalam menyalurkan APBN, KPPN Tahuna sangat berpegang pada peraturan perundang-undangan serta SOP yang berlaku agar dana APBN yang disalurkan sesuai dan tepat yakni tepat waktu dan tepat jumlah. Sehingga uang negara yang diterima oleh yang berhak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
Demi menjalankan tugas dan fungsi tersebut proses mekanisme telah didukung dengan teknologi dan sistem informasi yang maju dan terjamin keamanannya. Jadi, proses dan mekanisme di KPPN telah menggunakan sistem aplikasi yang permanen dan canggih sesuai dengan kebutuhan jaman. Satker kami tidak perlu lagi mengantarkan berkas ke KPPN tapi cukup melalui aplikasi, di proses oleh aplikasi dan hasilnya juga melalui aplikasi. Dananya masuk ke rekening satuan kerja tanpa ada kontak fisik dengan KPPN, lanjutnya.
“Pelayanan pada satuan kerja atau stakeholder kami dengan dana APBN yang diberikan secara gratis tanpa pungutan sepeser pun”, kata Wijoyo.
Bila ada oknum yang melanggar kami pastikan akan mendapatkan konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Kinerja pelayanan kami pun senantiasa dievaluasi persis seperti sektor swasta lainnya seperti perbankan atau instansi yang bergerak di bidang jasa.
Inilah perwujudan dari nilai-nilai dan budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang kami pegang teguh dan junjung tinggi yakni integritas, profesionalisme, sinergi pelayanan dan kesetaraan. Jadi nilai-nilai ini bagi kami bukanlah sebatas simbol tetapi sudah menjadi budaya organisasi yang bersih, profesional dan akuntabel, tegas Wijoyo dihadapan peserta Forum Konsultasi Publik.
Kami menyadari bahwa setiap rupiah yang disalurkan bukanlah uang milik kami, bukan milik Kementerian Keuangan, bukan milik Satuan Kerja tetapi sejatinya berasal dari rakyat Indonesia. Masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam kami melakukan tugas dan fungsi pelayanan tersebut. Oleh karena itu dengan rendah hati kami sangat terbuka menerima berbagai saran dan masukan positif sebagai bahan evaluasi kami untuk perbaikan selanjutnya, katanya.
Namun pada kesempatan tanya jawab, dari semua Satker, perwakilan Pemerintah Daerah, pihak perbankan, Akademisi, LSM dan Media justru memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPN Tahuna yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama ini.
“Tidak ada yang kami keluhkan atas pelayanan KPPN Tahuna, karena pelayanan maksimal sudah diberikan dan kami merasa puas dengan pelayanan tersebut”, ungkap salah satu Satker yang juga diiyakan oleh Satker yang lainnya.(jl)
