BOLMUT, Identitasnews.Id— Dalam upaya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi daerah. Bertempat di Ruang Komisi II Senin, (15/09/25).
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), serta Dinas Pertanian.
Rapat tersebut berlangsung dinamis dengan pembahasan mendalam terkait program strategis daerah yang menyentuh langsung sektor ekonomi rakyat, keuangan daerah, dan ketahanan pangan.
Anggota Komisi II, Ramlan Tinamonga, yang turut memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa ada tiga isu penting yang harus segera diselesaikan oleh dinas terkait demi mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Kami di Komisi II tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan agar program-program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Ramlan.
Dorongan untuk UMKM Lebih Inklusif
Ramlan menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Dari sekitar 1.400 pelaku UMKM di Bolmut, hanya 30 yang menerima bantuan dana.
Dirinya meminta Dinas Perdaginkop dan UKM untuk memperluas jangkauan bantuan dan menciptakan skema pemberdayaan yang lebih inklusif.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Sudah saatnya Pemda memperbesar alokasi dan memperluas akses bantuan agar industri rumahan bisa berkembang,” tegasnya
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sorotan berikutnya tertuju pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ramlan menekankan pentingnya sinkronisasi data penghapusan aset daerah seperti kendaraan dinas dengan data sumber pendapatan sah lainnya, guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga memberikan apresiasi sekaligus dorongan kepada Kepala BPKD yang baru dilantik agar segera melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah.
Penguatan Sektor Pertanian dan Dokumen LP2B
Dalam bidang pertanian, Komisi II menegaskan kembali urgensi penyusunan dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Dokumen ini merupakan syarat utama dalam revisi RTRW daerah sekaligus menjadi pintu masuk untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
“LP2B sangat penting untuk menjaga lahan pertanian dari alih fungsi, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendapatkan dukungan dana pusat,” kata Ramlan menambahkan.
Rapat kerja tersebut menjadi bukti nyata komitmen DPRD Bolmut dalam mengawal program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Komisi II berharap langkah-langkah konkret dari setiap dinas mitra dapat membawa perubahan positif bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Bolaang Mongondow Utara.
(Fadlan/Advetorial)
