TONDANO, identitasnews.id – Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si membuka Rapat Evaluasi data Tunggal Sosial Ekenomi Nasional (DTSN ) di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati, Kamis (31/07/2025).
Sekda Watania mengatakan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam menyalurkan bantuan yang lebih adil, akurat dan terintegrasi. “Karena data yang tidak akurat bisa menjadi kesalahan dalam penerimaan program,”ungkap Sekda.
Diketahui, digitalisasi satu data menjadi salah satu arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi. Presiden Prabowo Subianto pun telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang data tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bentuk peningkatan data.
Watania meminta untuk PKH untuk dapat memberikan pencerahan, harapan dan optimisme, agar keluarga penerima manfaat untuk bergerak maju.terlebih dihadapkan dinamika sosial yang cepat berubah.
“Maka mari kita ubah pola pikir, tanamkan semangat dan yakinkan masyarakat mampu berubah menuju kearah yang lebih baik”ujar watania
Ia juga menegaskan pengentasan kemiskinan harus dari seluruh sisi dipandang. apakah masalahnya soal pendidikan atau makanan mungkin rumah tinggalnya tidak diperhatikan masih masuk kedalam masyarakat miskin, untuk memastikan data yang tepat dan akurat terkait kondisi ekonomi masyarakat di kabuten minahasa
“Rapat koordinasi data tunggal secara nasional ini adalah salah satu upaya kita untuk memiliki data yang tepat dan akurat terkait kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten minahasa bahwa dengan adaya sosialisasi ini data akan menjadi referensi utama dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, seperti penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan bersifat temporer, khusus untuk mereka yang memang membutuhkan. ” tutur Watania
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Dr. Maya Rambitan, M.Kes mengatakan rakor ini merupakan momentum penting dalam menyalurkan bantuan yang lebih adil, akurat dan terintegrasi. ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi, sehigga Kabupaten Minahasa data yang harus diverifikasi s Keluarga Penerima Manfaat (KPM),rekan-rekan para pendamping PKH di kecamatan bisa menyelesaikan sehingga bisa melakukan ground checking ini supaya dalam bisa mencapai target data 100% di kabupaten Minahasa harapnya.
Pelaksanaan ground checking ini dipandu oleh para pendamping PKH di desa dan kelurahan.agar mereka melakukan tugas ini dengan penuh perjuangan ini untuk menyelaraskan kegiatan dengan ketentuan dari pusat. dengan menjamin ketepatan sasaran bantuan sosial benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan,
Turut dihadiri oleh Asisten III, Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Sosial, Kaban BPBD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, para Camat, Kepala Bagian Setda, serta para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). (rom)
