SANGIHE.Identitasnews.id – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE., MM menghadiri Rapat Koordinasi lintas sektor dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang digelar oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kelas II Tahuna, Jumat (03/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula PSDKP Kelas II Tahuna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ir. Suharta, M.Si, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, ST., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pimpinan instansi vertikal terkait dan perwakilan awak media.
Sekretaris Ditjen PSDKP KKP, Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan sinergi menjadi tuntutan utama dalam pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan yang melibatkan berbagai instansi terkait serta perlunya dukungan masyarakat.
“Sinergi diperlukan untuk kelancaran tugas Ditjen PSDKP, memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, kata Suharta.
Ia menambahkan bahwa Ditjen PSDKP bertugas untuk menjaga sumber daya yang merupakan titipan anak cucu sehingga pemanfaatannya harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE., MM mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Keberadaan PSDKP Tahuna kiranya mampu mengawal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Sangihe. Oleh karena itu, sinergi, koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan menjadi sangat penting”, kata Thungari.
Ia juga berharap bahwa forum yang ada dapat menjadi langkah awal dalam menjalankan regulasi pengawasan laut secara tegas, namun tetap memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada laut baik untuk hasil tangkapan, jalur transportasi maupun akses antar pulau.
Karena itu, kita perlu kebijakan yang bijaksana yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pengawasan dan kelestarian laut dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir, tambah Thungari.
Bupati juga menyoroti pentingnya ketersediaan data sektor kelautan yang mutakhir sebagai dasar evaluasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Data tersebut antara lain mencakup kondisi terumbu karang, populasi ikan yang perlu dibatasi penangkapannya hingga aspek-aspek lain yang dapat menjadi acuan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Bupati Thungari menambahkan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar strategis dalam Visi pembangunan daerah melalui Misi Sapta Membara Pemerintah Daerah dimana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu motor penggerak untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing.
Menjadi harapan kita semua, forum ini kiranya dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat diimplementasikan bersama demi kemajuan daerah, bangsa dan negara. Mari kita jaga dan rawat laut kita, sebab laut adalah kehidupan dan warisan yang akan kita titipkan kepada generasi mendatang, kunci Thungari.(jl)
