SANGIHE.Identitasnews.id – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE., MM bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Ferdy Sondakh, SE mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu (13/08/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh para Pejabat dilingkup KPK RI antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara serta unsur pimpinan DPRD dari masing-masing daerah.
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut juga diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur serta Kepala Badan Keuangan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam forum Rapat koordinasi tersebut, para Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD diminta untuk memaparkan kondisi aktual terkait permasalahan korupsi di daerah masing-masing, sekaligus menyampaikan langkah-langkah pencegahan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah serta memberantas praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Provinsi, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung program pencegahan korupsi serta berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.(jl)
