Tomohon identitasnews—Walikota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, SH hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pelaksanaan RKPD hingga Triwulan III Tahun 2025 untuk Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11/2025).
Rakorev ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sinkronisasi sangat penting untuk memastikan visi dan misi pemerintah berjalan baik, termasuk astacita Presiden,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan, mengingat capaian daerah yang berbeda-beda. Gubernur juga mengingatkan bahwa memasuki momentum Natal dan Tahun Baru, kebutuhan dan aktivitas masyarakat akan meningkat sehingga kolaborasi antar daerah menjadi sangat strategis.
“Prinsipnya, kabupaten/kota kita harus saling bergandengan tangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mendorong para kepala daerah agar tidak takut berinovasi serta mampu menghadirkan solusi pembangunan di wilayah masing-masing.
“Pemimpin harus berani berinovasi dan berkoordinasi agar wilayahnya bisa maju,” sambungnya.
Fokus Evaluasi Rakorev
Evaluasi Triwulan III mencakup beberapa indikator strategis pembangunan daerah, antara lain:
Capaian indikator makro pembangunan
Efektivitas pengelolaan anggaran
Progres fisik kegiatan di lapangan
Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat monitoring terhadap program prioritas terutama yang berdampak langsung pada pelayanan publik, serta mengoptimalkan kinerja hingga akhir tahun anggaran 2025.
“Capaian dan catatan Rakorev ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun berikutnya,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri: Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Sekdaprov Tahlis Gallang, SIP, MM, Unsur Forkopimda, para Bupati/Walikota dan Wakil Kepala Daerah se-Sulut, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan lembaga vertikal, akademisi, perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta insan pers.(Echa)
