SANGIHE.Identitasnews.id – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Huppy Wounde, SH., MH dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadiri Rapat Paripurna Tingkat 1 Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat (19/07/2024).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Josephus Kakondo, BAE pada saat memimpin Rapat Paripurna tersebut menegaskan pentingnya akuntabilitas dan legalitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD.
Lebih lanjut Kakondo menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan amanat dari perundang-undangan yang berlaku. Dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun 2023 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara.
“Laporan ini telah memenuhi standar dan kaidah penyusunan produk hukum daerah”, kata Kakondo.
Sementara dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Huppy Wounde, SH., MH menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah mengagendakan rapat paripurna untuk mendengar pengantar nota pertanggungjawaban APBD tahun 2023.
Penjabat Bupati juga menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momen pentingnya bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan DPRD untuk bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai hasil yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, kunci Wounde.(jl)
