KAWANGKOAN, identitasnews.id – Pesta demokrasi Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di 131 Desa di Kabupaten Minahasa tahun 2026, kini memasuki tahapan krusial.
Pemerhati pemerintahan dan pembangunan Minahasa Drs Berty Mendur M.Si, berharap Panitia Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang akan segera dibentuk di masing-masing desa yang akan menggelar Pilhut, mengingatkan agar panitia yang bakal di rektrut nanti adalah orang-orang yang profesional, mengerti dan memahami tugas dan fungsinya agar pesta rakyat ini berjalan dengan lancar dan sukses.
“Saya kira salah satu proses penting yang harus diperhatikan dalam tahapan Pilhut adalah rekrutmen Panitia Pemilihan. Diharapkan mereka-mereka yang di pilih benar-benar memiliki kemampuan, berintegritas, serta profesional,” harap Mendur, Rabu (11/3/2026).
Dikatakan pensiunan Depdagri ini, Panitia Pemilihan merupakan organ penting dalam melahirkan pemimpin desa untuk delapan tahun kedepan. Artinya masa depan desa juga sangat tergantung pada kemampuan panitia pemilihan menggelar iven delapan tahunan ini. Dengan demikian Panitia pemilihan memegang peranan penting terselenggarahnya pesta demokrasi ini.
Pemillihan hukum tua menjadi ajang pelaksanaan demokrasi yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berjuang untuk kepentingan masyarakat serta menjamin terlaksananya pemerintahan yang bebas dari KKN.
“Karena itu demi tegaknya kemurnian demokrasi serta lahirnya pemimpin yang bertanggung-jawab, tidak KKN. Maka panitia pemilihan harus datang dari mereka yang benar-benar ingin mengabdi bagi masa depan desanya dan bersedia bekerja dengan selalu mengedepankan aturan dan peraturan demi lahirnya pemimpin yang takut akan Tuhan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Mendur sangat berharap Pemkab Minahasa yang sudah sejak lama melaksanakan sistem demokrasi pemilihan dalam pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua (Karena tidak berbentuk kerajaan), dapat menjadi contoh pemillihan yang berbasis demokrasi Pancasila.
“Harusnya pemilihan ini berkaca dari sejarah terbentuknya Minahasa. Penyelenggaraan demokrasi pertama di Indonesia berasal dari Minahasa, sehingga hal itu menjadi contoh yang patut ditiru demi menghasilkan proses demokrasi yang bermartabat,” tukasnya. (rom)
