BOLMUT, Identitasnews.Id – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Simelon) dalam beberapa waktu terakhir di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menuai keluhan masyarakat. Kondisi ini mendorong sejumlah pihak mendesak Bupati Bolmut Sirajudin Lasena untuk mengevaluasi kinerja instansi teknis yang bertanggung jawab atas distribusi dan pengawasan.
Dua instansi yang menjadi sorotan yakni Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kedua dinas tersebut dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan perizinan pangkalan LPG di daerah.
Sejumlah warga di beberapa kecamatan mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dalam beberapa pekan terakhir. Jika pun tersedia, harga yang dijual di tingkat pengecer sering kali melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Beberapa hari terakhir gas LPG sulit didapat. Kalaupun ada, harganya sudah di atas harga normal,” ungkap salah seorang warga Bintauna, Rabu, (11/3/26).
Menanggapi kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar distribusi LPG kembali normal. Pengawasan terhadap pangkalan dan pengecer juga dinilai perlu diperketat untuk mencegah praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga yang ditetapkan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Pertamina sebagai penyedia pasokan LPG agar memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi di wilayah Bolmut.
Dengan adanya evaluasi terhadap kinerja dinas terkait, diharapkan persoalan kelangkaan LPG yang meresahkan masyarakat dapat segera teratasi dan kebutuhan energi rumah tangga warga kembali terpenuhi secara normal.
(Fadlan)
