TONDANO, identitasnews.id — Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui langkah konkret.
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, menggelar rapat strategis bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano di ruang kerja Wakil Bupati.
Rapat yang berlangsung dalam Forum Komunikasi tersebut secara khusus membahas strategi penguatan rekrutmen peserta serta peningkatan tingkat keaktifan kepesertaan guna mencapai target Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Minahasa pada tahun 2026.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan seluruh masyarakat Minahasa dapat mengakses layanan jaminan kesehatan secara optimal.
Ia menyebut, pencapaian UHC bukan hanya soal angka kepesertaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Diperlukan langkah-langkah nyata dan terukur dalam memperluas cakupan kepesertaan serta menjaga keaktifan peserta.
Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat Minahasa,” tegasnya, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai strategi konkret, mulai dari optimalisasi pendataan penduduk, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, hingga penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
Selain itu, isu keberlanjutan pembiayaan dan efektivitas pelayanan turut menjadi perhatian utama, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam rapat tersebut sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, di antaranya Asisten I, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Balitbangda, Kepala Dinas Dukcapil, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis dapat mempercepat pencapaian target UHC tahun 2026, sekaligus memastikan setiap warga memperoleh perlindungan kesehatan yang layak sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. (rom)
