Opini: Efraim Lengkong (71)
Pemerhati Hukum & Sosial Masyarakat Sulawesi Utara
Tema HUT RI Ke-81 — 17 Agustus 2026: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya ingin berdiri di hadapan Bapak Sam Ratulangie, Bapak A.A. Maramis, Ibu Maria Walanda Maramis, Bapak L.N. Palar, Bapak Wolter Mongisidi, Bapak H.V. Worang, serta seluruh pahlawan asal Sulawesi Utara yang telah gugur demi tanah air. Dengan mata berkaca-kaca, saya akan menyampaikan apa yang sesungguhnya kami rasakan hari ini.
“Om Sam, Om Kembie — sapaan akrab Bapak H.V. Worang — Bapak-Bapak dan Ibu Pahlawan sekalian… Tema peringatan kemerdekaan ke-81 ini sungguh indah dan penuh harapan: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Namun sayangnya, kenyataan yang kami saksikan di tanah kelahiran kalian belum sejalan dengan janji agung tersebut.”
Di tanah Minahasa, Sulawesi Utara — tempat kelahiran ibunda tercinta Presiden Prabowo Subianto — keadilan masih terasa jauh dari jangkauan rakyat kecil. Hukum kerap tampak tebang pilih, seolah kebenaran dapat diatur dan diarahkan sesuai keinginan mereka yang memegang kekuasaan dan harta. Putusan pengadilan sering kali ibarat taksi daring yang dapat dipesan kapan saja, bukan semata-mata berlandaskan kebenaran dan rasa keadilan.
Di satu sisi, oknum penegak hukum yang diduga melakukan korupsi dalam jumlah besar sering kali tak tersentuh oleh hukum. Di sisi lain, rakyat kecil yang hanya melakukan kesalahan administrasi atau pelanggaran ringan justru dengan cepat ditangkap dan diproses dengan ketat. Di manakah letak keadilan yang kalian perjuangkan dengan darah dan air mata?
Kemakmuran yang dijanjikan belum terasa merata di seluruh lapisan masyarakat. Rakyat biasa setiap hari hanya berjuang agar dapat menyediakan makanan dan biaya sekolah bagi anak-anak mereka. Lapangan pekerjaan semakin sulit ditemukan, dan pemenuhan upah layak pun terasa berat. Sektor pertanian yang dulunya menjadi tumpuan hidup kini dibiarkan terlantar. Alam pun terus mengalami kerusakan: kegiatan pertambangan liar merajalela, pihak yang lemah ditindak tegas sementara yang kuat bergerak dengan bebas tanpa hambatan. Kualitas pendidikan yang dulu menjadi kebanggaan daerah kini terus merosot. Pajak kendaraan dan Pajak Bumi dan Bangunan terus meningkat, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen yang dibebankan saat berbelanja dan makan — namun arah penggunaan uang rakyat tersebut tidak diketahui dengan jelas. Bank SulutGo yang menyandang semboyan “Torang pe bank” pun terkesan berjalan di tempat, lebih berfungsi sebagai sumber dana instan bagi Pemerintah Daerah dan jauh dari harapan menjadi bank devisa yang diharapkan.
Nilai-nilai kesetaraan dan kemuliaan budaya yang dahulu menjadi ciri khas Sulawesi Utara kini perlahan mulai runtuh. Karena sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, banyak gadis berusia belasan tahun terpaksa bekerja sebagai tenaga pijat di tempat-tempat yang mengaku sebagai spa. Pemerintah seolah memberikan kemudahan perizinan bagi tempat-tempat yang menyembunyikan praktik prostitusi terselubung, semata-mata demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, angka penularan HIV/AIDS terus mengalami peningkatan — menjadi sebuah luka yang memalukan dan ikut mewarnai peringatan HUT RI ke-81 ini.
Banyak janji yang disampaikan oleh para pejabat eksekutif maupun legislatif pada masa kampanye, namun nyaris tidak ada yang benar-benar terwujud. Janji yang tidak ditepati bukan sekadar kata-kata yang hilang begitu saja, melainkan menjadi tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Para penguasa kerap lupa bahwa kekuasaan adalah titipan, dan setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan menerima balasannya.
Namun, pesan luhur yang disampaikan oleh Bapak Sam Ratulangie tetap hidup di tengah segala keterbatasan: “Sitou Timou Tumou Tou” — Manusia hidup untuk menghidupi manusia lainnya.
Di tengah arus reformasi yang dirasa semakin kebablasan, makna dari pesan tersebut kini kami pahami sebagai seruan yang tegas:
“ANDA MERDEKA?! KAMI JUGA MERDEKA… Dong!!!”
