Manado, identitasnews.id – Pemerintah Kota Manado melaksanakan upacara memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran (Damkar), HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta apel kerja perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Manado.
Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam kegiatan tersebut yang berlangsung di Lapangan Sparta Tikala, Senin (4/5/2026).
Dalam sambutan Wakil Wali Kota menyampaikan, bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kolaborasi yang efektif lintas tingkatan pemerintahan.
“Indonesia adalah negara besar dengan potensi daerah yang beragam. Namun, kekuatan tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Sualang saat membacakan sambutan resmi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini, yakni “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan komitmen daerah dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan bertanggung jawab guna mendukung visi besar pembangunan nasional.
Dalam amanat tersebut, pemerintah menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain penguatan program prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis digital juga menjadi fokus utama, dengan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif. Hingga saat ini, pemerintah mencatat telah terdapat 35 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi di berbagai daerah.
Di sisi lain, tantangan kemandirian fiskal daerah juga menjadi sorotan. Dari total 546 daerah di Indonesia, sebanyak 469 daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang tergolong lemah dan bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Persoalan lain yang mengemuka adalah perlunya kolaborasi antar daerah, khususnya dalam penanganan isu lintas wilayah seperti pengelolaan sampah. Data menunjukkan, pada 2025 terdapat sekitar 16,2 juta ton sampah per tahun yang belum terkelola secara optimal.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan dasar, mengingat masih adanya ketimpangan yang tercermin dari rasio gini Indonesia sebesar 0,375. Sementara itu, stabilitas ekonomi nasional relatif terjaga dengan inflasi sebesar 3,48 persen (year on year) per Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025.
Lebih lanjut, peningkatan kapasitas daerah menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi yang efektif. Hal ini mencakup penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi keuangan daerah, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola berbasis digital.
Menutup amanatnya, Sualang mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Semangat otonomi daerah harus menjadi motor penggerak dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif, transpara, dan akuntabel,” tutup Wakil Wali Kota Richard Sualang.
Ikut dalam upacara tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado. (*/achel)
